Demi Kualitas Layanan, Penempatan Pejabat dan Kepala Sekolah di KBB Wajib Objektif dan Berprestasi
BANDUNG BARAT 31 juli 2026| HK NEWS – Pelantikan ratusan kepala sekolah dasar dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan dan pendidikan.
Namun, di balik pelantikan tersebut, perhatian publik kini tertuju pada proses penempatan serta kinerja para pejabat yang telah dipercaya mengemban amanah. Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan agar setiap penempatan jabatan benar-benar dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan kompetensi.
Menurutnya, jabatan strategis di lingkungan pemerintahan, terlebih kepala sekolah, bukan sekadar posisi administratif. Di dalamnya terdapat tanggung jawab besar terhadap pelayanan masyarakat dan masa depan peserta didik.
“Penempatan pejabat maupun kepala sekolah harus melihat kompetensi, pengalaman, prestasi, serta rekam jejak kinerja. Jangan sampai jabatan diberikan karena faktor kedekatan, kepentingan kelompok, ataupun pertimbangan yang tidak berkaitan dengan kemampuan,” tegas Ketua Pokja Wartawan KBB
Ia menilai, kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas sebuah satuan pendidikan. Karena itu, kemampuan memimpin, pengalaman mengelola sekolah, serta capaian kinerja harus menjadi bagian penting dalam proses penilaian.
Hal serupa berlaku bagi pejabat pemerintahan. Setiap orang yang diberikan amanah harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
“Jangan sampai pelantikan hanya berhenti pada seremoni. Setelah dilantik, masyarakat harus bisa melihat hasil kerja yang nyata. Ada evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja mereka,” ujarnya.
Ketua Pokja Wartawan KBB juga meminta Bupati Bandung Barat beserta jajaran terkait membuka ruang evaluasi secara berkala. Jika ditemukan pejabat atau kepala sekolah yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, evaluasi dan pembenahan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, prinsip the right man on the right place harus benar-benar diterapkan agar roda pemerintahan dan dunia pendidikan berjalan efektif.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pejabat yang menduduki jabatan, tetapi orang-orang yang mampu bekerja, berprestasi, dan memberikan pelayanan terbaik. Ukuran akhirnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, transparansi dalam penempatan jabatan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Proses yang objektif akan menghasilkan aparatur yang bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, pelantikan ratusan kepala sekolah dan sejumlah pejabat tersebut diharapkan menjadi awal pembenahan tata kelola pemerintahan dan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, bukan sekadar pergantian posisi.
Narasumber: Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat
REDAKSI’ – ALI
